Tim Visitasi Kemenag RI Untuk Harmony Award Kunjungi Klaten

KLATEN — Tim visitasi Kementerian Agama RI untuk Harmony Award 2025 melakukan visitasi ke sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terjaring masuk nominasi melalui kunjungan lapangan.

Salah satu tim visitasi yang merupakan tim penilai independen setelah tahap pengisian kuisioner (25 September – 10 Oktober 2025) melakukan kunjungan bertujuan untuk memverifikasi eviden dan data di lapangan secara langsung.

Hasil penilaian akan diumumkan pada bulan November 2025 setelah masa sanggah sebelum penetapan akhir.

Sumber di Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa jadwal dan Metode Penilaian adalah dimulai dengan pengisian Instrumen: 25 September – 10 Oktober 2025, visitasi lapangan dilakukan setelah periode pengisian instrumen dan sebelum pengumuman hasil, untuk mengecek bukti fisik dan melakukan wawancara acak.
FKUB Kabupaten Klaten termasuk salah satu Kabupaten yang dikunjungi untuk visitasi yang dilakukan 2 personil yakni Dr. Rudi Ahmad Suryadi dan Syarifuddin Lakasan, SE .

Pengumuman hasil akan dilakukan pada bulan November 2025 sedang
masa sanggah ada waktu bagi daerah untuk mengajukan persetujuan setelah hasil penilaian diumumkan, sebelum menentukan pemenang.

Sedang kategori penilaian
Harmony Award 2025 memiliki enam kategori penilaian, yaitu untuk
Pemerintah Provinsi (kinerja terbaik)
Pemerintah Kabupaten dan Kota, FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten dan Kota.

Sedangkan indikator penilaian yakni indikator umum yang digunakan dalam penilaian meliputi tiga dimensi utama yakni
gotong royong atau kerja sama, kesetaraan, dan toleransi.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten KH.Syamsuddin Asyrofi menyambut baik adanya visitasi kunjungan dari Tim visitasi Kemenag RI.

“FKUB kabupaten Klaten menyambut baik visitasi dalam rangka mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama di Kabupaten Klaten” katanya.

Menurutnya, selama ini FKUB Kabupaten Klaten yang pernah mendapatkan penghargaan tersebut terakhir pada 2022 lalu pernah mendapatkan penghargaan dimaksud.

“Kabupaten Klaten diakui memang pernah mendapatkan harmony award sebagai bentuk penghargaan dari Kementerian Agama RI atas prestasi FKUB dan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten yang aman dan kondusif” katanya.

Ajang yang telah berlangsung sejak 2015 ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi praktik baik kerukunan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, Harmony Award telah menandai lahirnya banyak inovasi kerukunan: mulai dari dialog lintas iman, pendidikan toleransi di sekolah, penguatan peran perempuan dan pemuda, hingga kebijakan anggaran daerah yang berpihak pada inklusivitas.

Pasalnya, praktik tersebut bukan hanya catatan administratif, tetapi bukti nyata bahwa kerukunan dapat dikelola secara sistematis.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama ( PKUB ) Muhammad Adib Abdushomad dalam satu kesempatan mengatakan bahwa ukuran keberhasilan Harmony Award tidak berhenti pada siapa yang terpilih sebagai pemenang.

“Kita tidak hanya melihat siapa yang terbaik, tetapi bagaimana praktik itu memberi dampak luas bagi masyarakat terkait dengan ikhtiar merawat kerukunan,” ujarnya.

Adib Abdushomad berharap, melalui Harmony Award menjadi tumbuhnya rasa saling percaya, semangat kebersamaan, dan penguatan fondasi bangsa di tengah keberagaman.

Ia menekankan pentingnya transparansi seleksi serta komitmen jangka panjang dalam ajang Harmony Award ini.

“PKUB menekankan, penghargaan ini bukan dimaksudkan sebagai kompetisi, melainkan proses pembelajaran kolektif dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat” katanya.

Dengan adanya standar penilaian yang disepakati, Harmony Award 2025 diharapkan melahirkan inspirasi baru dan memperkuat ketahanan sosial bangsa.

“Ajang ini ingin memastikan bahwa kerukunan tidak berhenti sebagai jargon, melainkan tumbuh sebagai modal sosial yang menopang persatuan dan pembangunan Indonesia” kata Adib Abdushomad.

Oleh karena itu dari praktik baik yang lahir di daerah, maka Indonesia ingin menunjukkan pada dunia: kerukunan bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang bisa dijalankan di setiap daerah sebagai ikhtiar merawat kerukunan.