KETUA ASOSIASI FKUB INDONESIA DAMPINGI PRESIDEN PRABOWOLuncurkan Proyek PLTS di Bali, Wujudkan Energi Bersih Berbasis Kerukunan

BALI – Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, membersamai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Peluncuran PLTS ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan transisi energi bersih dan kemandirian energi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi di daerah.

Kehadiran Ketua Asosiasi FKUB Indonesia dalam agenda kenegaraan ini menegaskan bahwa pembangunan energi bersih harus berjalan seiring dengan penguatan nilai kebangsaan, kerukunan, dan kebersamaan antar umat beragama.

“Energi surya adalah energi untuk semua. Seperti matahari yang menyinari tanpa membeda-bedakan, pembangunan ini juga harus menyatukan kita dalam semangat gotong royong dan toleransi”, ujar Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet di sela acara.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah atas komitmen membangun Indonesia yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai persaudaraan.

“Ketika negara hadir dengan program untuk rakyat, maka tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus hadir untuk menjaga agar pembangunan ini membawa berkah dan kedamaian bagi semua”, tambahnya.

Proyek PLTS di Bali ini diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, sekaligus menjadi simbol bahwa pembangunan besar dapat terwujud dalam suasana rukun, damai, dan harmonis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan tarif listrik dari proyek PLTS yang diluncurkan tersebut berada di kisaran US$5 sen hingga US$6 sen per kilowatt hour (kWh). Adapun, dia menuturkan, biaya tersebut belum termasuk biaya penggunaan baterai.

“Untuk PLTS yang sekarang kita resmikan, nilainya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai,” ujar Bahlil dalam acara launching dan groundbreaking PLTS 100 GWp lewat siaran daring, Selasa (25/8/2026).

Bahlil mengatakan, tambahan biaya listrik dari PLTS akan bergantung pada kapasitas penyimpanan energi atau baterai yang digunakan. Semakin lama durasi penyimpanan listrik, semakin besar pula biaya yang harus diperhitungkan.

Menurutnya, kebutuhan baterai nantinya akan disesuaikan dengan durasi penggunaan listrik, mulai dari penyimpanan selama empat jam hingga 24 jam.

Untuk di Bali, Bahlil menjelaskan, total proyek PLTS yang diresmikan berkapasitas 1.000 megawatt (MW) atau 1 GW yang akan dilengkapi oleh battery energy storage system (BESS).

Pengembangan PLTS di Bali tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Bahlil mengatakan, proyek PLTS 1 GW itu diproyeksikan mampu menghemat penggunaan solar hingga sekitar 0,6 juta kiloliter.

Selama ini, sebagian kebutuhan listrik di Bali masih dipasok menggunakan pembangkit berbahan bakar diesel. Karena itu, pengembangan energi surya diharapkan tidak hanya mendukung transisi menuju energi hijau, tetapi juga menekan konsumsi bahan bakar minyak.

“Dengan memakai 1.000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN,” kata Bahlil.

Secara nasional, pemerintah menargetkan program PLTS 100 GWp dapat dikembangkan secara masif dalam 3 tahun. Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Bahlil menyebutkan, Indonesia saat ini masih memiliki pembangkit dengan total kapasitas sekitar 12,6 GW yang menggunakan solar. Jika secara bertahap digantikan dengan sumber energi domestik, termasuk energi surya, konsumsi BBM untuk pembangkitan listrik diharapkan dapat ditekan.

Pemerintah pun akan mendorong pengembangan proyek PLTS melalui skema independent power producer (IPP) sepanjang investor mampu menawarkan harga yang kompetitif. 

“Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif dan terjangkau,” pungkasnya. ( Moch.Isnaeni )